Solusi Islam

ISLAM SEBAGAI ALTERNATIF
Ketika diturunkan dalam konteks zamannya, Islam pada dasarnya merupakan
gerakan spiritual, moral, budaya, politik, serta sistem ekonomi alternatif. Tentu saja,
alternatif terhadap sistem dan budaya Arab yang waktu itu tengah mengalami pembusukan
dan proses dehumanisasi. Selain itu Islam juga lahir sebagai jalan pembebasan dan
kemanusiaan dari dua kekuatan global zamannya, yakni kekuasaan Romawi di Barat dan
Bizantium di Timur.
Namun, semangat alternatif lslam ini tak bertahan lama, seperti ditunjukkan dalam perjalanan sejarah. la mengalami pasang-surut sampai akhirnya sulit mempertahankan watak sebagai gerakan altematif. Masyarakat Islam justru kini menjadi pihak yang disoroti oleh setiap orang, saat membicarakan proses dehumanisasi, ketidakadilan gender, pandangan intoleran, dan sebagainya.
Islam tiba-tiba kehilangan citra diri sebagai pewaris gerakan pembebasan dan penegak keadilan, apalagi gerakan altematif terhadap sistem dan ideologi dehumanisasi masa lalu. Pertanyaannya kemudian, apakah Islam akan dapat mempertahankan citra dan visi spiritual sebagai penebar rahmat, yakni menjadi pembebas bagi kaum tertindas, pembebas manusia dari segala bentuk alienasi?
Apakah Islam mampu menjadi jalan alternatif manusia untuk lepas dari berbagai jeratan ketidakadilan yang dewasa ini semakin mengganas? Apakah Islam mampu melawan gurita ideologi neoliberalisme, marginalisasi politik ekonomi dan peminggiran budaya rakyat
akibat jeratan kapitalisme global dewasa ini?
Umat Islam dewasa ini memang memerlukan perenungan kembali atas ajaran moral, teologi, doktrin sosial, politik, dan ekonomi yang dulu pernah menjadi jawaban dan alternatif terhadap persoalan dehumanisasi di zamannya. Dewasa ini, umat manusia dan juga umat Islam di Indonesia dihadapkan pada serangan atau invasi yang terberat dalam sejarah perjalanannya. Mendengar itu, asosiasi kita segera tertuju pada ancaman yang bersifat praktis, yakni tertimpa dampak negatif akibat wacana dominan yang agresif, seperti perang melawan terorisme atau problem Palestina yang meneror hati nurani kita sebagai manusia.
Tapi, bentuk ancaman kemanusiaan yang sebenarnya mengancam umat manusia adalah menguatnya sistem ekonomi dan politik neoliberalisme dalam era yang disebut sebagai globalisasi modal ini. Nampaknya, ancaman globalisasi kapital yang berupa menguatnya paham ekonomi dan politik kapitalisme global yang berwatak 'persaingan bebas' merupakan kembalinya paham kolonialisme dan imperialisme yang sudah lama mati, dan bahkan merupakan kembalinya 'ideologi jahiliah' yang membawa bencana dehumanisasi dan alienasi manusia yang dulu pernah dihentikan oleh Islam.
Bagaimana, respon pemikiran Islam terhadap menguatnya kapitalisme global aliran neoliberalisme saat ini? Siapapun akan mengalami kcsulitan memahami reaksi golongan Islam dalam hal ini. Hal ini justru karena apa yang dimaksud sebagai golongan Islam atau pemikiran Islam, bahkan teologi Islam, tidaklah tunggal. Pemikiran Islam dalam kenyataannya terdiri atas berbagai aliran dan masing-masing aliran telah melahirkan berbagai paradigma, doktrin, serta keyakinan masing-masing dalam merespon fenomena menguatnya sistem kapitalisme neoliberal yang berwatak global tersebut.
Oleh karena itu, apa jawaban teoretik, sikap teologis, maupun analisis teoretik umat Islam terhadap proses neokolonialisme dan kembalinya liberalisme ini sangat bergantung dari teologi dan paradigma pemikiran Islam masing-masing. Karena memang sesungguhnya Islam, dari aspek teologi, paradigma, maupun teori sosial adalah agama yang plural, dan karenanya, sangatlah mustahil direduksi dan digolongkan menjadi satu golongan saja.
Untuk itu, terlebih dahulu di sini diperlukan suatu peta dasar tentang ideologipemikiran Islam.Secara kasar, Islam di Indonesia dapat dibagi ke dalam beberapa paradigma ideologi tentang bagaimana mereka memahami kemiskinan dan globalisasi. Banyak studi telah dilakukan untuk menjelaskan Islam di Indonesia yang hasilnya sering tidak memuaskan untuk memahami Islam di Indonesia dalam konteks globalisasi, sebagai bentuk
perkembangan kapitalisme mutakhir ini. Misalnya, tipologi kultural keagamaan yang dibuat oleh Clifford Geertz, yakni 'priyayi', 'santri', dan 'abangan', perlu dimodifikasi karena kategori priyayi tidaklah dapat diletakkan dalam kategori santri dan abangan. Priyayi adalah kelas sosial yang lawannya adalah 'wong cilik' atau proletar.
Oleh karena itu, baik pada golongan santri dan abangan terdapat priyayi (elit) dan wong cilik (proletar),sementara santri dan abangan adalah dikotomi yang mengacu pada ketaatan beragama atau ekspresi keagamaan. Oleh karenanya, dalam uraian ini saya menghindari peta
penggolongan ini, mengingat batasan penggolongan santri, abangan, dan priyayi menjadi
semakin kabur.
Ternyata, telah terjadi perubahan yang cukup substansial dalam perjalanan sejarah golongan Islam di Jawa, dimana kita sulit untuk menggunakan definisi santri dan abangan seperti pada tahun 50-an. Oleh karena itu, di sini saya akan menggunakan model pembagian paradigmatik, yakni kategori ideologi keagamaan.
Dengan alasan seperti dikemukakan di atas, maka perlu dicari peta pembagian
golongan Islam yang sesuai dengan formasi sosial kapitalisme yang berkembang. Untuk
itu, saya mencoba mengembangkan penggolongan yang saya adaptasi berdasarkan ideologi
golongan Islam dalam merespon kemiskinan. Dengan pendekatan ini, secara kasar golongan Islam dapat dibagi ke dalam empat paradigma yakni paradigma tradisionalis, modernis, reuivalist, dan transformatif. Kategori ini bersifat ideologis dan bukan organisatoris. Oleh karena itu, kategori ini sekaligus menolak kategori lama, bahwa umat Islam hanya dibagi menjadi dua kubu, dikotomi Muhammadiyah-NU. Oleh karena itu, dalam organisasi Islam seperti NU atau Muhammadiyah, kita menjumpai keempat pemikiran ideologis tersebut terwakili, sehingga kita mengalami orang NU yang liberal, orang NU yang fundamentalis, bahkan orang NU yang menganut 'kiri Islam'. Sebaliknya, ada juga orang Muhammdiyah yang tradisionalis maupun yang transformatif.
kita melihat keempat paradigma tersebut terdapat pada setiap organisasi Islam. Keempat ideologi tersebut bahkan memiliki pesantren mereka masing-masing, atau ada satu pesantren yang berisikan empat ideologi tersebut. Tidak heran di setiap organisasi Islam seperti Ikatan
Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), HMI, Ansor, atau PMII masing-masing memiliki
tokoh dari setiap ideologi tersebut, yakni ada tokoh PMII fundamentalis, ada tokoh PMII
modernis dan liberal, ada juga tokoh PMII yang transformatif. Pada saat bagaimana mereka
masing-masing merespon kemiskinan dan globalisasi, sesungguhnya keempat ideologi yang mengambil paradigma tradisionalis, modernis, revivalist, dan transformatif inilah yang
berbicara.
Berikut secara ringkas, pendirian umum, kasar, dan bersifat preliminary dari masing-masing paradigma tersebut.
Paradigma Tradisionalis tentang Kapitalisme Global
Pemikiran tradisionalis percaya bahwa permasalahan kemiskinan umat pada hakikatnya adalah ketentuan dan rencana Tuhan. Hanya Tuhan yang maha tahu apa arti dan hikmah di balik ketentuan tersebut. Makhluk, termasuk umat Islam, tidak tahu tentang gambaran besar skenario Tuhan akan perjalanan panjang umat manusia.
Masalah kemiskinan dan marginalisasi tidak jelas kaitannya dengan globalisasi dan neo-liberalisme.
Kemiskinan dan marginalisasi seringkali justru adalah 'ujian' atas keimanan, dan kita tidak tahu manfaat dan mudaratnya, atau malapetaka apa di balik kemajuan dan pertumbuhan serta globalisasi bagi umat manusia dan lingkungan kelak. Akar teologis paradigma ini bersandar pada konsep Sunni mengenai predeterminism (takdir), yakni ketentuan dan rencana Tuhan jauh sebelum diciptakan alam. Dari teologi Sunni, terutama aliran Asy'ariah, manusia memang tidak memiliki free will untuk menciptakan sejarah mereka sendiri. Meskipun manusia didorong untuk berusaha, akhimya Tuhan jualah yang
menentukan.
Banyak orang menduga mayoritas pemikiran tradisionalis ini berada di pesantren dan
di kalangan umat Islam pedesaan, ataupun sering diasosiasikan dengan pengikut NU.
Padahal, pemikiran tradisionalis sesungguhnya ada di mana-mana, di pedesaan maupun urban, masyarakat awam atau kalangan cendikia, bahkan di setiap organisasi Islam, tak
terkecuali di golongan yang dikategorikan modernis seperti Muhammadiyah. Banyak dari
mereka yang dalam sektor kehidupan sehari-hari menjalani kehidupan yang sangat modern
dan mengasosiasikan diri dengan golongan modernis, namun ketika kembali pada
persoalan teologi dan kaitannya dengan usaha manusia, mereka sesungguhnya lebih layak
dikategorikan sebagai golongan tradisionalis. Proses globalisasi yang mendasarkan keyakinan mereka pada paham neo-liberalisme dan 'modernisasi' tersebut menempatkan pemikiran paradigma tradisionalis menjadi sasaran untuk ditundukkan. Kaum modernis menargetkan pemikiran tradisionalis menjadi objek utama untuk dimodernisasikan, baikmelalui aturan negara maupun melalui hegemoni kultural.
Terdapat indikasi adanya perendahan secara kultural (cultural harassment) yang dilakukan secara sistematis selama ini terhadap kaum tradisionalis. Ini menjadikan kaum tradisionalis semakin termarginalisasi.
Akibatnya, memang semakin sulit menjadi tradisionalis di Indonesia. Kekuatan kaum
tradisionalis seperti pesantren yang berada di pedesaan sekarang dihadapkan pada masa
transisi menuju modernisasi. Hampir tidak ada strategi dari kaum tradisionalis untuk
melakukan resistensi terhadap modernisasi maupun neo-liberalisme. Hancumya paradigma tradisionalis, sesungguhnya memberikan jalan yang lapang bagi globalisasi kapitalisme untuk menerobos pedesaan. Itulah mengapa resistensi pedesaan terhadap globalisasi hampir tidak terdengar atau tidak sekeras ketika awal modernisasi dan pembangunan masuk di pedesaan pada awal 70-an di Indonesia. Akan tetapi, dewasa ini dikalangan petani pedesaan mulai tumbuh gerakan resistensi melawan globalisasi. Ini menunjukkan adanya pergeseran dari kaum tradisional yang tertindas selama ini kemasyarakat yang bangkit kesadaran kritisnya. Ada tendensi kuat golongan yang dulunya dikategorikan sebagai golongan tradisionalis, terutama generasi muda dan para petani miskin, ketika melihat penindasan dan pencurian struktural atas sumber daya alam mereka sebagai implikasi dari globalisasi kapitalisme saat ini, justru menggunakan analisis kritis dalam memahami berbagai persoalan kemiskinan.
Perspektif Paradigma Modernis atau Islam Liberal Terhadap Kapitalisme Liberal
Pemikiran kaum modernis dan muslim liberal tentang kemiskinan dan
keterbelakangan, pada dasarnya sepaham dengan pikiran modernisasi sekuler. Mereka
percaya bahwa masalah yang dihadapi kaum miskin pada dasamya berakar pada persoalan
'karena ada yang salah dari sikap mental, budaya, ataupun teologi mereka'. Kemiskinan
umat Islam bagi mereka tidak ada sangkut-pautnya dengan menguatnya paham
neoliberalisme maupun globalisasi. Jika perlu, kita harus siapkan umat Islam menjadi
liberal supaya bisa bersaing dalam globalisasi. Mereka menyerang teologi Sunni yang
dijuluki teologi fatalistik sebagai akar penyebabnya. Pandangan kaum modernis berakar
pada pemikiran para reformis yakni seperti Muhammad Abduh di Mesir atau Mustafa
Attaturk di Turki serta banyak para pembaharu lainnya. Di Indonesia, teologi rasionalis ini
pernah mempengaruhi gerakan Muhammadiyah sebelum Perang Dunia II.
Agenda sentral gerakan Muhammadiyah pada dasarnya adalah 'berperang' melawan
bid'ah dan khurafat, serta 'berlomba dalam kebaikan'. Oleh sebab itu, mereka juga dikenal
sebagai gerakan purifikasi. Gelombang kedua gerakan pembaharuan muncul pada awal
Orde Baru. Kaum modernis (atau kaum pembaharu) ini memfokuskan peperangan
melawan siapa saja yang merintangi modernisasi dan pembangunan, melalui agenda
sekularisasi. Asumsi dasar mereka adalah bahwa keterbela-kangan umat karena umat
Islam melakukan sakralisasi terhadap semua aspek kehidupan. Penganut paradigma
modernisasi ada di mana-mana, tidak hanya di kalangan Muhammadiyah, di kalangan NU
pun ada.
Kaum modernis sesungguhnya memiliki pendekatan dan analisis yang sama dengan
penganut paham modernisasi sekuler yang menjadi aliran mainstream dalam ilmu sosial dan
yang dianut oleh aparatur developmentalism . Bagi mereka, kemiskinan terjadi pada bangsa
Indonesia karena mereka tidak mampu berpartisipasi secara aktif dalam proses
pembangunan dan globalisasi. Oleh karena itu, mereka cenderung melihat nilai-nilai
(values) sikap mental, kreativitas, budaya, dan paham teologi sebagai pokok permasalahan,
dan tidak melihat struktur kelas, gender, dan sosial sebagai pembentuk nasib masyarakat.
Bagi mereka, umat harus berpartisipasi dan mampu bersaing dalam proses industrialisasi
dan globalisasi serta proses pembangunan. Untuk itu, diperlukan pembongkaran beberapa
hal, di antaranya adalah kaum miskin haruslah berani untuk mengganti teologi yang cocok
dengan developmentalism, yakni teologi rasional dan kreatif. Selanjutnya, diperlukan
persiapan sumber daya manusia yang cocok dengan globalisasi, yakni melalui usaha
pendidikan, terutama dengan menciptakan sekolah unggulan. Mereka tidak
mempersoalkan globalisasi dan pembangunan itu sendiri, sepanjang pembangunan
diterapkan melalui pendekatan dan metodologi yang benar, serta dikelola oleh suatu
pemerintahan yang bersih (clean government). Sehingga ada indikasi bahwa kaum
modernis sesungguhnya secara konseptual tidak ada masalah dengan globalisasi
kapitalisme. Permasalahan globalisasi bagi mereka lebih pada sejauh mana mereka mampu
menyiapkan sumber daya manusia yang cocok dan dapat bersaing di dalam sistem pasar
bebas tersebut. Mereka inilah kelompok Islam yang dominan, menguasai media massa,
pemerintahan, pendidikan, dan bahkan perguruan tinggi Islam. Menghadapi tantangan
globalisasi kapitalisme dan menguatnya neo-liberalisme tersebut, para intelektual Islam
liberal ini justru sibuk untuk menggali ajaran-ajaran Islam yang sesuai dengan modernisasi
dan liberalisme, melakukan pembongkaran dan melakukan penafsiran ulang atas ajaranajaran
agama yang dinilai tidak sesuai dengan zaman, tanpa mempersoalkan secara
mendasar masalah yang diakibatkan oleh paham neoliberalisme tersebut. Dengan strategi
kaum modernis, 'penyiapan SDM dan pembaharuan ajaran Islam yang cocok' untuk
menyongsong globalisasi seperti itu, menimbulkan kesan yang kuat, bahwa kaum liberal
dan modernis dalam melihat masalah proses marginalisasi akibat globalisasi kapitalisme ini
lebih cenderung 'menyalahkan korbannya'.

Tantangan Kaum Revivalist atau Fundamentalis Terhadap Globalisasi
Paradigma ketiga adalah penganut paham atau paradigma revivalis . Mereka yang
sering dilabeli dengan istilah 'fundamentalisme' ini, melihat baik faktor ke dalam (internal)
maupun keluar (external) sebagai akar penyebab persoalan kemiskinan dan kemunduran
umat Islam. Mengapa umat Islam miskin, bagi mereka adalah lebih disebabkan karena
semakin banyaknya umat Islam yang justru memakai ideologi lain atau 'isme' lain sebagai
dasar pijakan ketimbang menggunakan al-Qur'an sebagai acuan dasar. Pandangan ini
berangkat berdasarkan keyakinan bahwa Al-Qur'an pada dasarnya telah menyediakan
petunjuk secara komplet, jelas, dan sempurna sebagai pondasi bermasyarakat dan
bernegara. Ditambahkan, jika umat Islam percaya bahwa alam beserta manusia adalah
ciptaan Tuhan Allah, maka aturan yang paling sempurna untuk mengatur kehidupan
manusia adalah aturan Tuhan Allah. Dan oleh karena hakikat Al-Qur'an pada dasarnya
berisi ketentuan dan jalan Tuhan, maka tidak ada pilihan lain selain kembali ke jalan Al-
Qur'an sebagai pondasi 'social governance'. Selain itu, mereka juga melihat agama serta 'isme'
yang lain sebagai ancaman. Apa yang dimaksudkan sebagai ancaman umat Islam adalah
berbagai 'isme', termasuk Marxisme, kapitalisme, zionisme, serta paham dan ideologi non
Islam lainnya.
Globalisasi dan kapitalisme adalah salah satu agenda Barat dan konsep non Islami
yang dipaksakan pada masyarakat muslim. Meskipun tidak menggunakan analisis politik
ekonomi kelas mereka menolak kapitalisme dan globalisasi, termasuk di dalamnya
liberalisme. Itulah makanya kaum revivalist atau yang lebih dikenal sebagai kaum
fundamentalis sejak lama dipinggirkan oleh aparatur developmentalism dan globalisasi,
dan dianggap sebagai salah satu ancaman terpenting kapitalisme di masa mendatang.
Penghancuran terhadap gagasan mereka telah lama dilakukan baik melalui koersi maupun
penjinakan. Setelah dilabeli 'fundamentalis' yang 'melawan pembangunan dan demokrasi'
aparatur pembangunan merasa memiliki legitimasi untuk menumpas gagasan kaum
revivalist, meskipun dengan jalan kekerasan.
Kaum revivalist selama ini telah menemukan cara yang tepat untuk melakukan
resistensi terhadap yang menekan mereka yakni para pendukung modernisasi dan
globalisasi kapitalisme. Mereka menerbitkan buku, mengorganisasi kelompok diskusi
militan di kalangan mahasiswa, menciptakan simbol resistensi termasuk dalam cara
berpakaian, bahkan mencoba menciptakan proyek percontohan sistem kemasyarakatan
dan sistem ekonomi tertutup yang merupakan suatu gagasan altematif terhadap kapitalisme. Ada indikasi pengaruh gerakan ini berkembang secara pesat tidak saja dalam
bentuk kelompok-kelompok pengajian mahasiswa di masjid kampus, melainkan juga
banyak berkembang di berbagai pesantren tradisional. Bahkan, terdapat indikasi kuatnya
pengaruh pemikiran golongan revivalist pada berbagai organisasi kaum modernis
termasuk Muhammadiyah, HMI, maupun ICMI.
Strategi Teologi Transformatif Islam Kiri
Paradigma transformatif adalah pikiran alternatif terhadap ketiga paradigma di atas.
Mereka percaya bahwa kemiskinan rakyat, termasuk kaum muslim disebabkan oleh
ketidakadilan sistem dan struktur ekonomi, politik, dan kultur. Oleh karena itu agenda
mereka adalah melakukan transformasi terhadap struktur melalui penciptaan relasi yang
secara fundamental baru dan lebih adil dalam bidang ekonomi, politik, dan kultur. Ini
adalah proses panjang penciptaan ekonomi yang tidak eksploitatif, politik tanpa represi,
kultur tanpa dominasi dan hegemoni, serta penghormatan terhadap HAM (human rights).
Keadilan menjadi prinsip fundamental dari paradigma ini. Fokus kerja mereka adalah
selain mencari akar teologi, metodologi, dan aksi yang memungkinkan terjadinya
transformasi sosial. Pemihakan terhadap kaum miskin dan tertindas (duafa) tidak hanya
diilhami oleh Al-Qur'an, tetapi juga hasil analisis kritis terhadap struktur yang ada. Islam
bagi mereka dipahami sebagai agama pembebasan bagi yang tertindas, serta
mentransformasikan sistem eksploitasi menjadi sistem yang adil .
Globalisasi, serta berbagai proyek kapitalisme yang lain bagi golongan ini menjadi
salah satu penyebab yang memiskinkan, memarginalisasi, dan meng-alienasi masyarakat.
Selain melalui usaha praktis untuk membantu memecahkan persoalan ekonomi, politik,
dan budaya keseharian melalui proyek-proyek pengembangan ekonomi yang berbasis
masyarakat, juga usaha praktis tersebut dikaitkan dengan melakukan advokasi untuk
mempengaruhi segenap kebijakan negara yang memarginalkan kaum miskin dan
pinggiran. Oleh karena itu, bagi mereka pengembangan masyarakat selalu berdimensi
politik. Globalisasi justru bagi golongan ini secara fundamental adalah ancaman bagi
orang miskin. Selain agenda globalisasi lebih memihak kepada TNCs (Trans National
Corporations) untuk kepentingan akumulasi kapital berskala global, juga akan
menghancurkan lingkungan hidup, menghancurkan segenap budaya sosial yang dengan
mana kehidupan masyarakat tergantung. Terdapat indikasi bahwa konsentrasi golongan
dan paradigma transformatif berada di kalangan ornop di Indonesia, termasuk gerakan
kaum perempuan baik di universitas, kaum 'muda' progresif, serta sejumlah intelektual baik di kalangan NU dan Muhammadiyah.
Golongan Islam transformatif atau yang dilabeli sebagai golongan Islam kiri ini sering
disingkirkan oleh golongan Islam lain, bahkan sering dianggap 'di luar' Islam. Oleh karena
itu, kelompok transformatif perlu merekonstruksi teologi mereka dan
mensosialisasikannya pada umat Islam luas. Umat Islam, terutama kelompok miskin
tertindas, di era Globalisasi kapitalisme akan menghadapi gelombang pemiskinan
struktural yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Kalau begitu, golongan muslim
miskin itu membutuhkan teologi, paradigma, dan analisis sosial yang memihak pada
mereka, itulah teologi bagi kaum tertindas, teologi yang membebaskan mereka dari
ketertindasan dan eksploitasi global.
Kita Butuh Ruang Refleksi Bersama
Wahai kaum tertindas bersatu-padulah untuk resistensi terhadap proses dehumanisasi
ini. Apakah Islam bisa menjadi kendaraan resistensi seperti dikisahkan beberapa abad yang
lampu? Kini Islam tidak berwajah tunggal, berbagai firkah itu membuat reaksi umat Islam
terhadap kapitalisme global juga semakin plural, bergantung pada bagaimana mereka
melakukan analisis sosial dan struktural terhadap problem dehumanisasi. Globalisasi
sebagai suatu formasi sosial di masa mendatang sesungguhnya lebih merupakan ancaman
ketimbang sebagai kesempatan bagi golongan miskin dan kaum marginal. Namun
demikian globalisasi dan kapitalisme dalam bentuknya sebagai ideologi pertumbuhan
ekonomi sesungguhnya memerlukan legitimasi dukungan massa. Bagi negara yang
mayoritas Islam, legitimasi dari Islam menjadi sangat strategis bagi lancamya globalisasi.
Salah satu yang memiliki potensi besar untuk mendukung globalisasi adalah golongan
Islam yang juga menganut paham liberal. Makanya, golongan modernis dianggap memiliki
potensi untuk menjadi media legitimasi terhadap globalisasi. Sementara golongan
tradisionalis dan revivalist atau fundamentalis sesungguhnya memiliki potensi besar untuk
menjadi resistensi terhadap globalisasi. Oleh karena itu, kedua golongan ini strategis bagi
mereka yang menghendaki pengentasan kemiskinan melalui transformasi struktural, serta
sistem ekonomi, politik, dan budaya yang memungkinkan terjadinya proses demokratisasi
ekonomi.
Selebihnya, agenda pengentasan kemiskinan struktural, pada dasarnya tidaklah berdiri
sendiri dan terisolasi dari aspek lainnya seperti politik dan budaya. Paradigma
transformatif sesungguhnya memiliki potensi untuk menemukan jawaban atas persoalan
kemiskinan struktural dan problem yang akan ditimbulkan oleh globalisasi dibandingkan
golongan revivalist maupun tradisionalis. Akan tetapi, kesempatan tersebut sangat
tergantung pada sejauh mana mereka mampu membangun teologi bagi kaum tertindas.
Teologi yang membebaskan ini perlu dikembangkan untuk menjadi landasan bagi
paradigma dan teori sosial yang mampu melakukan resistensi terhadap globalisasi. Teologi
untuk kaum tertindas tersebut diperlukan segera mengingat kaum miskin marginal perlu
membangun gerakan sosial (social movements) untuk melindungi diri terhadap invasi
globalisasi. Gerakan sosial kaum miskin tersebut selanjutnya perlu merebut ruang
demokrasi di Indonesia untuk melakukan resistensi terhadap globalisasi. Kesempatan itu
sesungguhnya ada pada globalisasi sendiri. Di satu pihak, globalisasi berpotensi untuk
memarginalkan kaum miskin, namun di pihak lain akan melahirkan kesempatan
demokratisasi, karena terdapat tendensi semakin terbukanya komunikasi secara global
yang akan menuntut semakin terbuka, transparan, serta demokratisnya Indonesia. Selain
itu juga, tuntutan masyarakat sipil secara global terhadap proses demokratisasi dan
penghargaan atas HAM juga semakin tinggi. Keterbukaan tersebut juga memungkinkan
paradigma masing-masing membuktikan ketepatan analisis mereka terhadap penyebab
kemiskinan, globalisasi, dan agenda untuk memecahkan kemiskinan.
Akhirnya, mudah-mudahan tulisan ini dapat memicu tumbuhnya refleksi kritis umat
Islam untuk merespon globalisasi kapital. Kaum miskin dari kalangan umat Islam maupun
lainnya, saat ini membutuhkan perisai dan pelindung yang tidak saja mampu
mengentaskan kemiskinan secara struktural tetapi juga yang memberi ruang untuk
resistensi agar tercipta dunia yang lebih adil dan damai. Orang berharap salah satu potensi
tersebut terdapat pada golongan dan pemikiran kaum transformatif. Akan tetapi golongan
ini memiliki tantangan yang besar, karena belum mampu menemukan legitimasi teologis
yang mampu mendapat dukungan dari massa. Merekalah saat ini yang diharapkan akan
mampu menciptakan ruang dalam proses demokratisasi ekonomi, politik, dan budaya di
Indonesia. Akan tetapi, problemnya adalah golongan Islam kiri ini terlalu kecil, bersifat
elitis, dan ada kecenderungan teralienasi dari masyarakat muslim miskin dan tertindas.
Tantangan lainnya adalah paradigma dominan penganut globalisasi neo-liberalisme
tersebut kini berhasil menundukkan pemerintah dan negara, melalui infiltrasi neoliberalisme
yang hakikatnya internalisasi gagasan pasar bebas terhadap seluruh kebijakan
negara, sehingga ia mampu memaksa negara menjadi pelindung mereka. Artinya, agenda
pengentasan kemiskinan struktural sejauh mungkin harus dapat menghindari untuk
disalahpahami, yakni dikaburkan sebagai ancaman terhadap agenda politik praktis
pengusaha untuk mempertahankan status quo.